Program transmigrasi memberikan kontribusi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional karena merupakan bagian integral dari perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi) dan ketersediaan tenaga kerja nasional. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan Kemenakertrans memiliki potensi lahan di kawasan transmigrasi yang belum termanfaatkan seluas ± 2,4 juta Ha dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

“Potensi lahan di kawasan ini transmigrasi apabila dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian pangan, maka akan memberikan kontribusi bagi penyediaan pangan nasional, kata Menakertrans Muihaimin Iskandar dalam acara penandatanganan. kesepakatan bersama (MoU/Memorandum of Understanding) antara Kemenakertrans dan Kementerian Pertanian di kantor Kemenakertrans,Kalibata, Jakarta pada Selasa (2/8).

Penandatanganan MoU tentang pengembangan pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di kawasan transmigrasi ini dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans Roosari Tyas Wardani dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Pertanian Suswono menyaksikan langsung penandatanganan MoU ini. Hadir dalam kesempatan ini pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenakertrans dan Kementerian Pertanian.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dibutuhkan untuk memacu peningkatan produktivitas lahan transmigran yang dilakukan dengan cara efisiensi dan introduksi teknologi tepat guna, peningkatan SDM serta dukungan infrastruktur, pasar dan permodalan “Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat transmigran dan penduduk sekitarnya di kawasan transmigrasi melalui pencetakan sawah, fasilitasi akses sarana produksi dan penguatan kelembagaan petani, “ kata Muhaimin.

Dari data yang diperoleh melalui BPS Tahun 2008, kebutuhan perluasan areal produksi padi sampai dengan tahun 2025 adalah 2,66 juta Ha/14,261 juta ton, sedangkan proyeksi kontribusi program transmigrasi tahun 2010 sd 2025 melalui perluasan areal produksi padi 1,379 juta Ha/7,312 ton (51 %). Angka ini belum termasuk kontribusi melalui intensifikasi pada kawasan produksi padi maupun produksi perkebunan, perikanan dan peternakan yang kesemuanya berada pada 833 kawasan sentra produksi pertanian. Salah satu contoh kawasan transmigrasi yang mendukung ketahanan pangan nasional adalah Delta Kayan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur.

Di lokasi transmigrasi ini dilakukan program pengembangan tanaman pangan (antara lain padi) melalui pencetakan sawah (food estate) dan rencana pada tahap awal 3.000 ha yang melibatkan 514 KK masyarakat transmigrasi. Muhaimin menjelaskan pembangunan dan pengembangan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di kawasan transmigrasi merupakan bagian integral dari arah kebijakan dan strategi di bidang ketransmigrasian.

Kebijakan tersebut didasarkan pertimbangan program transmigrasi agar dapat lebih berperan dalam mendukung ketahanan pangan, kecukupan papan serta mendukung ketahanan nasional, pemerataan investasi ke daerah dan menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Sejak Pra-PELITA hingga saat ini melalui program transmigrasi telah dibangun 3.529permukiman transmigrasi dengan jumlah keluarga transmigran 2,5 juta keluarga transmigran. Saat ini Kemenakertrans sedang mengembangkan Pembangunan 44 Kota Terpadu Mandiri (KTM) yaitu kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Pusat Humas Kemenakertrans